MEDIA (MASSA) DALAM LINGKARAN PEMILUKADA

Oleh : Endin Saefudin

Tugas media adalah mengangkat fakta sosial ke dalam fakta mediatik. Namun Fungsi mimesis ini sering digeser ketika media menjadi alat kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, ada juga yang menuding kepentingan ideologi dominan. Sehingga akhirnya fungsi media bukan lagi menggambarkan realitas, namun membentuk atau mengkonstruksi realitas sosial sesuai dengan kepentingan, dengan memakai topeng media demi mencapai kekuasaan. Sebab apa yang dipresentasikan oleh media mengenai hal tertentu, apakah pesan atau pencitraan tertentu, akan dikonstruksi dalam imajinasi publik (pembaca/konsumen media). Sehingga bukan hal yang mustahil fungsi dan peran media tersebut akan dimanfaatkan dan dimainkan menjadi alat perjuangan simbol bagi elit-elit sebagai jaringan untuk mencapai kekuasaan.
Ketika media dipahami sebagai ruang dan medan kontestasi dan negosiasi, maka media sanggup membentuk identitas personal, sosial, dan kolektif masyarakat. Juga sebaliknya, nilai-nilai, ideologi, ajaran, kepentingan yang hidup dan berkembang di masyarakat juga membentuk karakter media. Dengan demikian, media dapat dikatakan menjadi alat pertarungan nilai, kepentingan, identitas, kultural, sampai ideologi. Seperti apa yang diungkapkan oleh David Croteau dan Hoynes, membagi media dalam dua bentuk, yakni media yang berbasis kepentingan pasar dan media yang berbasis kepentingan publik.
Dengan karekteristik dan eksistensinya, media khususnya media massa mempunyai tanggung jawab moral yang besar kepada publik. Karena media massa mempunyai peran penting dalam megungkap realitas faktual tertentu yang kemudian menjadi wacana dan akhirnya berujung pada pencitraan. Sehingga bukan yang mustahil media massa akan digunakan oleh seseorang atau kelompok sebagai alat untuk membangun citra positif dalam setiap kepentingan tertentu, tidak terkecuali pada perebutan kekuasaan politik, yang hari ini adalah pemilukada. Disinilah tantangan media massa, yaitu dituntut untuk tetap konsisten dengan fungsinya sebagai sarana informasi dan pembentukan mental bangsa. Sebab bagaimanapun juga opini publik mewakili citra superioritas, artinya siapa yang mampu menguasai opini publik maka dia akan mampu mengendalikan orang.
Sedangkan opini publik bisa dikatakan identik dengan hegemoni ideologi, ketika kelompok atau pemerintahan ingin tetap terus berkuasa, maka ideologi kekuasaannya harus menjadi dominan dalam opini publik. Kenneth E. Boulding (1969) mengatakan bahwa citra, rencana, dan operasi merupakan matriks dari tahap-tahap kegiatan dalam situasi yang selalu berubah, opini publik seakan memberi inspirasi bagaimana individu atau kelompok bertindak dan berusaha untuk terhindar dari pencitraan buruk (stigmatisasi). Apalagi ketika kekuasaan yang menjadi tujuannya. Terbukti ketika orde baru bercokol, media dijadikan alat ampuh untuk mempertahankan kekuasaan.
Menguatkan peran media massa
Peran media (massa) adalah sebagai pengantar bagi segenap macam pengetahuan, dengan kegiatannya dalam lingkup publik. Dan pada dasarnya hubungan antara media dan konsumen seimbang dan sama. Sehubungan dengan itu, sumbangan media massa dalam menciptakan persepsi demikian mungkin lebih besar daripada institusi lainnya.
Karena fungsi dan peranannya begitu penting, maka peran media massa dalam memberikan informasi yang otentik terkait dengan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), terutama tentang calon-calon pemipinnya sangat dibutuhkan masyarakat hari ini. Masyarakat sebagai pemilih akan menentukan nasib daerahnya sendiri melalui tangan pemimpin yang dipihnya nanti. Namun jika media massa keluar dari tanggung jawab, eksistensi serta fungsinya sebagai sumber pengetahuan dan informasi dengan kepalsuan, maka sama halnya pelaku media memberikan kebodohan dan kehancuran pada bangsa, bukan menjadi pencerahan untuk masyarakat dan bangsa.
Maka, dalam iklim demokrasi dan transparansi sekarang ini, peranan media massa diharapkan tetap berada pada independensi dan eksistensinya sebagai penyedia informasi dan pendidikan, dengan prinsip kebenaran dan bebas. Tidak seperti apa yang diungkapkan oleh Anton Sanjoyo, (wartawan kompas,2001) yang mengatakan ”Pelajaran terbaik yang bisa diambil dari kalang-kabutnya kondisi politik saat ini adalah, media massa atau pers telah gagal memberikan pencerahan bagi pendidikan politik dan demokratisasi. Dan sebaliknya, elite politik sukses besar menggunakan media massa sebagai "kereta besarnya" yang membawa mereka sampai pada tujuan politiknya"
Apalagi perhelatan pemilihan umum kepala daerah sekarang ini, dirasa sudah memperlihatkan gejala tidak sehat dalam berkompetensi, perang opini gencar dilakukan untuk mempengaruhi pemilih. Untuk memenangkan opini publik ini, media menjadi alat jitu guna meraih simpati dan dukungan publik. Para elit (yang tidak bertanggung jawab) tidak akan segan-segan mengeluarkan dana besar demi kesuksesannya.
Dengan demikian, sekali lagi kita pertegas bahwa media massa dituntut untuk ikut aktif melibatkan diri dalam interaksi sosial. Terutama dalam memberikan informasi dan opini publik dalam perhelatan pemilukada hari ini dengan se-obyektif mungkin. Sehingga masyarakat dapat memilih pemimpinnya yang betul-betul mempunyai integritas tinggi, bukan pemimpin yang palsu hasil polesan dari pencitraan. Bagaimanapun juga konsep media sebagai penyaring telah diakui masyarakat, jadi jangan sampai hal ini terkotori dan menjadi cacat karena persoalan materi sesaat dan mengabaikan kesuksesan masa depan dan kemaslahatan bersama. Semoga pelaku media tidak terjebak dalam keuntungan sesaat dan mengabaikan eksistensi dan independensinya, demi kemajuan daerah sebagai bagian dari bangsa dan negara.