EKSISTENSI DAN TANTANGAN MEDIA MENYONGSONG PILPRES 2009

Oleh : Endin Saefudin

"Pelajaran terbaik yang bisa diambil dari kalang-kabutnya kondisi politik saat ini adalah, media massa /pers telah gagal memberikan pencerahan bagi pendidikan politik dan demokratisasi. Dan sebaliknya, elite politik sukses besar menggunakan media massa sebagai "kereta besarnya" yang membawa mereka sampai pada tujuan politiknya" (Anton Sanjoyo, 2001)

Tugas media adalah mengangkat fakta sosial ke dalam fakta mediatik. Namun Fungsi mimesis ini sering digeser ketika media menjadi alat kepentingan. Baik kepentingan politik, ekonomi, ada juga yang menuding kepentingan ideologi dominan. Sehingga akhirnya fungsi media bukan lagi menggambarkan realitas, namun membentuk atau mengkonstruksi realitas sosial sesuai dengan kepentingan, dengan memakai topeng media demi mencapai kekuasaan.
Pergeseran selanjutnya, ketika media dipahami sebagai ruang dan medan kontestasi dan negosiasi. Media sanggup membentuk identitas personal, sosial, dan kolektif masyarakat. Juga sebaliknya, nilai-nilai, ideologi, ajaran, kepentingan yang hidup dan berkembang di masyarakat juga membentuk karakter media. Dengan demikian, media dapat dikatakan menjadi alat pertarungan nilai, kepentingan, identitas, kultural, sampai ideologi. Sesuai seperti apa yang diungkapkan oleh David Croteau dan Hoynes, membagi media dalam dua bentuk, yakni media yang berbasis kepentingan pasar dan media yang berbasis kepentingan publik.
Dengan karekteristik dan eksistensinya, media khususnya media massa mempunyai tanggung jawab besar kepada publik. Media mempunyai peran penting dalam megungkap realitas faktual tertentu yang kemudian menjadi wacana dan akhirnya berujung pada pencitraan. Disinilah peran media dalam pilpres 2009 nanti diuji. Jangan sampai media terjerumus kedalam kepentingan kekuasaan. Ingat, bukankah opini publik mewakili citra superioritas? artinya siapa yang mampu menguasai opini publik maka dia akan mampu mengendalikan orang.
Kenneth E. Boulding (1969) mengatakan bahwa citra, rencana, dan operasi merupakan matriks dari tahap-tahap kegiatan dalam situasi yang selalu berubah, opini publik seakan memberi inspirasi bagaimana individu atau kelompok bertindak dan berusaha untuk terhindar dari pencitraan buruk (stigmatisasi). Apalagi ketika kekuasaan yang menjadi tujuannya. Yang terbukti ketika orde baru bercokol, media dijadikan alat ampuh untuk mempertahankan kekuasaan
Bukankah opini publik identik dengan hegemoni ideologi? Ketika kelompok atau pemerintahan ingin tetap terus berkuasa, maka ideologi kekuasaannya harus menjadi dominan dalam opini publik. Mengutip Raymond Williams dan Stuart Hall, mengatakan "Hegemoni dalam konteks politik manapun memang rapuh. Hegemoni mensyaratkan pembaruan dan modifikasi melalui penegasan kembali kekuasaan. Yang menentukan bagi konsep tersebut adalah hegemoni bukanlah suatu keadaan yang sudah mati dan permanen, tetapi ia harus secara aktif dimenangkan dan direbut".
Tantangan media massa pada pilpres 2009
Ketika pemilihan legislatif 9 April 2009 kemarin, media massa tidak luput dari target kampanye bahkan diguankan sebagai alat pencitraan individu atau kelompok tertentu, demi kelancaraan missinya. Tentunya hal itu sah-sah saja da tidak ada masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika media tidak memberikan opini yang otentik tetapi hanya memberikan kepalsuan. Sehingga media yang merupakan sarana informasi dan pembentuk mental bangsa akan pupus.
Dengan kondisi bangsa seperti saat ini, butuh pencerahan untuk bangkit dan maju. Dan melalui media lah menjadi salah satu cara untuk membangkitkan bangsa menjadi lebih baik lagi. Sebab media memiliki fungsi pengantar bagi segenap macam pengetahuan, dengan kegiatannya dalam lingkup publik. Dan pada dasarnya hubungan antara media dan konsumen seimbang dan sama. Sehubungan dengan itu, sumbangan media massa dalam menciptakan persepsi demikian mungkin lebih besar daripada institusi lainnya.
Karena fungsi dan peranannya begitu urgen, maka media (massa) mempunyai tanggung jawab moral, guna memberikan informasi, pendidikan dan kebutuhan lainnya yang diperlukan masyarakat, terutama dalam pemilihan presiden mendatang, dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Harus digaris bawahi bahwa momen pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden 2009 menjadi penentu utama menuju kemajuan bangsa. Arah bangsa dan negara ada ditangan pemimpin nasional yang terpilih nanti.
Oleh karena itu, ketika media yang menjadi sarana informasi masyarakat keluar dari tanggung jawab, eksistensi serta fungsinya, sama halnya pelaku media memberikan kebodohan dan kehancuran pada bangsa, bukan menjadi pencerahan untuk masyarakat dan bangsa.
Perlu di ingat lagi bahwa apa yang dipresentasikan oleh media mengenai hal tertentu, apakah pesan atau pencitraan tertentu, akan dikonstruksi dalam imajinasi publik (pembaca/konsumen media). Sehingga bukan hal yang mustahil fungsi dan peran media tersebut akan dimanfaatkan dan dimainkan menjadi alat perjuangan simbol bagi elit-elit sebagai jaringan untuk kekuasaan.
Maka, dalam iklim demokrasi dan transparansi sekarang ini, peranan media diharapkan tetap berada pada independensi dan eksistensinya sebagai penyedia informasi dan pendidikan, dengan prinsip kebenaran dan bebas. Tidak seperti apa yang diungkapkan oleh Anton Sanjoyo, (wartawan kompas,2001) yang mengatakan ”Pelajaran terbaik yang bisa diambil dari kalang-kabutnya kondisi politik saat ini adalah, media massa/pers telah gagal memberikan pencerahan bagi pendidikan politik dan demokratisasi. Dan sebaliknya, elite politik sukses besar menggunakan media massa sebagai "kereta besarnya" yang membawa mereka sampai pada tujuan politiknya"
Dengan demikian, media massa dituntut untuk ikut aktif melibatkan diri dalam interaksi sosial yang terkadang juga bisa menunjukkan arah atau memimpin, serta berperan serta dalam menciptkan hubungan dan integrasi. Bagaimanapun juga konsep media sebagai penyaring telah diakui masyarakat, jadi jangan sampai hal ini terkotori dan menjadi cacat karena persoalan materi sesaat dan mengabaikan kesuksesan masa depan dan kemaslahatan bersama.
Dalam perhelatan pemilihan presiden 2009, yang dirasa sudah memperlihatkan gejala tidak sehat dalam berkompetensi, media akan menjadi alat jitu guna meraih simpati dan dukungan publik (masyarakat). Para elit (yang tidak bertanggung jawab) tidak akan segan-segan mengeluarkan dana besar demi kesuksesannya. Semoga pelaku media tidak terjebak dalam keuntungan sesaat dan mengabaikan eksistensi dan independensinya, demi kemajuan bangsa dimasa depan.

MENYELAMI FIGUR PEMIMPIN, MEMILIH SATU DIANTARA TIGA

Oleh : Endin Saefudin

"Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas segala kepemimpinannya"(al Hadist)
"Merah-hitam sebuah bangsa adalah merah-hitam pemimpinnya"


Menjelang pemilihan presiden 2009, partai-partai politik sudah mulai sibuk mempersiapkan strategi pemenangan pemilu, manuver-manuver politik pun seakan menjadi tontonan menarik di media-media. Saling klaim keberhasilan, perang propaganda antar kubu menjadi gencar dilakukan, dan sebaginya. Semua ini dilakukan adalah guna meraih simpati dan dukungan rakyat menuju puncak kepemimpinan di negeri yang bernama "Indonesia" ini.
Dinegeri yang demokrasi ini, siapapun tidak ada larangan untuk bersaing menjadi pemimpin atau meraih jabatan publik. Dalam teori Khalifah, imamah (kepemimpinan), Ibnu Khaldun mengatakan manusia mempunyai kecenderungan alami untuk memimpin karena mereka diciptakan sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Baik yang bersifat pribadi atau pemerintahan yaitu kepemimpinan yang telah melembaga kedalam suatu sistem kedaulatan atau sosial. Namun selayaknya usaha-usaha untuk menjadi pemimpin (publik) tersebut dilakukan dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab. Berdemokrasi dengan elegan dan tetap menghormati lawan.
Dalam komposisi capres dan cawapres 2009 rata-rata semuanya diisi oleh orang-orang lama dan bahkan hampir semuanya para kontestan pemilu 2004 lalu. Taufiq Adi Susilo (2009) menulis, berbicara tentang representasi, yang pantas menjadi pemimpin nasional harusnya putra-putri bangsa yang berasal dari kelompok usia produktif yaitu 25-55 tahun. Sebab sekitar 90 persen populasi Indonesia berada pada kelompok umur dibawah 55 tahun, dan hanya sekitar 10 persen yang berada pada kelompok umur diatasnya. Artinya usia produktif (25-55 tahun) jauh lebih banyak sekitar 40 persen. Namun yang terjadi pada perebutan kursi presiden 2009-2014 sekarang, masih didominasi oleh kalangan tua.
Fenomenan ini seakan menegaskan bahwa seakan-akan populasi bangsa ini dihuni oleh mayoritas kalangan tua. Atau mungkin semua terjadi karena adanya tingkat naluri kekuasaan manusia Indonesia sangat tinggi? Atau benarkah apa yang dikatakan orang diluar sana, bahwa perpolitikan di Indonesia hanya mengedepankan jabatan dan kekuasaan bukan atas dasar keprihatinan kondisi masyarakat dan bangsa?
Jika demikian, perlu kiranya kita rakyat Indonesia, cermat dan cerdas dalam memilih pemimpin nanti. Kondisi bangsa yang sedang sakit ini harus kita sadari dan insafi diatas kepentingan pribadi dan golongan. Maka pada pilpres nanti, kita dituntut untuk memilih wujud kepemimpinan ideal yang punya visi, misi dan konsep-konsep yang jelas dan berkelanjutan, menuju kesejahteraan rakyat.
Prinsip (kriteria) seorang pemimpin
Berbicara pemipin tentunya tidak lepas dari kepemimpinan, merupakan dua elemen yang saling berkaitan. Kepemimpinan (style of leader) adalah cerminan dari karakter atau perilaku pemimpinnya (leader behavior). Menurut Dave Ulrich kepemimpinan yang berhasil diabad globalisasi adalah merupakan perkalian antara kredibilitas dan kapabilitas.”
Kredibilitas, mempunyai ciri-ciri pada seorang pemimpin baik kompetensi- sifat, nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang bisa dipercaya baik oleh bawahan maupun oleh lingkungannya. Yaitu kredibilitas pribadi yang ditampilkan pemimpin dengan mempunyai kekuatan keahlian (expert power) juga adanya moral character. Sedangkan kapabilitas, kemampuan pemimpin dalam menata visi dan misi, stategi dalam mengembangkan sumber-sumber daya manusia untuk kepentingan memajukan organisasi dan atau wilayah kepemimpiannya (dalam hal ini adalah pemerintahan).
Namun, kedua aspek itu akan dianggap tidak sempurna tanpa adanya aspek integritas. Sebab seorang pemimpin akan mudah terjemurus dalam sifat sewenang-wenang dan penyelewengan moral, ketika integritas itu hilang dalam diri pemimpin. Aspek terakhir inilah yang sering disebut sebagai kepemimpinan moral. Rendahnya kepemimpinan moral dianggap penyebab keterpurukan dan sulitnya bangsa ini untuk lebih maju dan bermartabat.
Dalam Islam seorang pemimpin ideal adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) sifat dalam menjalankan kepemimpinannya. Yaitu, Sidiq (jujur) dapat dipercaya, Tabligh (penyampaian) kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi, Amanah (bertanggung jawab) dalam menjalankan tugasnya, dan terakhir Fathanah (cerdas) dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mampu untuk mengimplementasikannya. Dengan prinsip keadilan (al-'Adl) dan musyawarah (Syura').
Dan menurut survey yang sudah dilakukan oleh LRI yang merekam kriteria pemimpin yang diharapkan rakyat. 84 persen responden memilih kejujuran, disusul ketegasan 71 persen, dapat dipercaya 62 persen, konsisten 44 persen dan mempunyai integritas 28 persen. Kejujuran menempati tingkat pertama yang harus ada dalam jiwa pemimpin. Prinsip atau kriteria kepemimpinan ini, seyogyanya menjadi landasan rakyat Indonesia dalam memilih pemimipinnya.
Satu dari tiga pasangan capres-cawapres pilpres 2009 nanti. (Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto, dan Yusuf Kalla-Wiranto) yang akan memimpin bangsa ini kedepan. Membaca dan memahami ketiga pasangan tersebut, yang mempunyai keunggulan dan relatif dari segi kriteria adalah kunci bagi kepemimpinan nasional menjadi lebih baik. Bagaimanapun juga arah bangsa dan negara, hitam atau putihnya bangsa kedepan ada ditangan para pemimpin nasional yang terpilih. Di era demokrasi sekarang ini, masa depan bangsa ada ditangan kita (rakyat) yang punya otoritas untuk memilih, inilah tugas rakyat Indonesia pada pilpres 2009 nanti.
Maknai pemilu 2009 sebagai upaya menuju perubahan, bukan sebagai arena untuk berlomba mengejar kekuasaan dan rutinitas proses sirkulasi elit politik semata. Tapi jadikan pemilu dengan sistem multipartai ini sebagai media dalam memilih figur-figur pemimpin nasional yang kita harapkan. Sehingga berangkat dari pandangan positif inilah kita tangkap esensi dari pemilu yang kita laksanakan, bukan sekedar hanya membangun koalisi demi kekuasaan.

MENILIK BIOGRAFI (KARIR) PARA CALON PEMIMPIN NASIONAL

Oleh : Endin Saefudin

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perolehan suara parpol untuk DPR periode 2009-2014, sekaligus menetapkan partai-partai yang lolos parliamentary threshold 2,5 persen. Posisi pertama ditempati oleh partai Demokrat, disusul Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura. Dan selanjutnya pemilu 2009 memasuki pada tahap dua yaitu pemilihan presiden RI periode 2009-2014.
Pilpres 2009 nanti, Demokrat masih mengusung Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Boediono (non partai), Golkar mengusung Yusuf Kalla dan Wiranto (Hanura) dan PDI-P Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto (Gerindra). Komposisi ini lah yang akan bertarung dalam perebutan kursi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2009-2014.
Pertama, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Presiden Republik Indonesia pertama pilihan rakyat secara langsung (2004-2009). SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur, 9 september 1949. Dalam pendidikan, SBY dimulai di Akademi Militer Nasional (1970-1973), Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983), Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Dan gelar MA dari Webster University AS.
Langkah karir politiknya dimulai tahun 2000, pada pemerintahan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gusdur), dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Tidak lama kemudian, SBY meninggalkan posisinya tersebut, sebab Gusdur memintanya menjabat Menkopolsoskam menggantikan Wiranto yang mengundurkan diri sebagai Menkopolsoskam, dan pada akhirnya Gusdur pun memberhentikannya. Selanujtnya menjabat Menko Polkam masa pemerintahan Megawati Sukarnopotri, dan mengudurkan diri pada masa akhir pemerintahan Megawati.
Pada pilpres kali ini, SBY berpasangan dengan Boediono (Gubernur Bank Indonesia), lahir di Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943. pernah menjadi Menteri Keuangan, pemerintahan Megawati. Merupakan ekonom yang bukan dari partai. SBY sepertinya memprioritaskan kecocokan personal ketimbang kepentingan koalisi di parlemen.
Kedua, Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri, suami dari Taufiq kiemas dan putri dari bapak proklamator (Soekarno) ini, lahir di Yogyakarta, 23 januari 1947. melakaukan proses pendidikan di Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972) (tidak selesai).
Megawati merupakan presiden RI ke-5 (2001-2004), Wakil Presiden RI (1999-2001), Anggota DPR/MPR RI (1986-1992 dan 1999). Adapun organisasi yang pernah dijalaninya yaitu aktif sebagai aktivis GMNI, 1965-1972, ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) cabang Jakarta Pusat, Ketua umum DPP PDI, 1993-1998, Ketua umum DPP PDI Perjuangan, 1998-2000, Ketua umum DPP PDI Perjuangan, 2000-2005, dan peserta Konvensi Wanita Islam International di Pakistan 1994.
Dalam momentum pilpres 2009 ia tampil kembali mencalonkan diri. Seorang politisi yang memimpin partai nasionalis besar yang bergerak dewasa dengan segala dinamikanya. Kematangannya sudah mencapai puncak percaturan politik. sehingga obsesi politik pengabdiannya sudah mencapai puncak yaitu "menjadi pemenang".
Pada pemilihan pilpres juli 2009 nanti, Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto, ketua dewan penasehat partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Mantan Pangkostrad dan Komjen Kopassus. Yang menurut survey nasional (National Leadership Center (NLC) bersama Taylor Nelson Sofress (TNS) Indonesia) yang pada bulan september 2008 ia berada pada peringkat ketiga tokoh yang diharapkan responden menjadi presiden RI.
Ketiga, Drs H Muhammad Jusuf Kalla, lahir di Sulawesi selatan, 15 mei 1942, beristrikan Ny. Mufidah Jusuf. Ia sekarang menjabat sebagai wakil presiden RI 2004-2009. Dan jabatan kenegaraan lain yang pernah di embannya yaitu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2001-2004, Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, 1999-2000.
Ia menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin Makasar, 1967 dan The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis (1977). Dia juga pernah menjadi anggota MPR-RI tahun 1988-2001. dan sekarang masih tercatat sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.
Calon presiden dari partai Golkar ini saat berbicara dengan 23 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar dan sejumlah alumni Universitas Hasanuddin Sabtu (2/5/09) mengatakan, sebagai pemimpin, ia berani  mengambil risiko. "Kalau pemimpin tidak berani ambil risiko, berhenti saja jadi pemimpin,”
Yusuf kalla dalam pilpres mendatang berpasangan dengan Jendral (purn) Wiranto. pendiri partai Hanura. lahir di Yogyakarta, 4 april 1947, mantan Menhankam/Pangab 1998, masa pemerintahan BJ. Habibi, dan Menko Polkam, 1999-2000 masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, juga Panglima ABRI 1998-1999. pernah juga ikut dalam pilpres 2004 berpasangan dengan Shalahdin Wahid, namun hanya berada pada posisi tiga pada putaran pertama.
Ada beberapa hal menarik dari pasangan capres-cawapres 2009, tercatat bahwa SBY (presiden RI 2004-2009), Megawati (Presiden RI 2001-2004), Yusuf Kalla (Wapres 2004-2009) dan Wiranto, adalah para tokoh pilpres 2004 lalu. Yang sekarang bertarung kembali memperebutkan RI-1 dan RI-2. Hanya saja bedanya, pada pilpres 2004, SBY berpasangan dengan Yusuf Kalla, Megawati dengan Hasyim Muzadi, dan Wiranto bersama Shalahudin Wahid. Dan enam dari tokoh capres dan cawapres 2009, hanya Boediono yang bisa dikatakan wajah baru dalam perebutan jabatan publik bersama Prabowo Subiyanto.
Hal terpenting sekarang adalah bukan lagi mempersoalkan siapa dan dari mana pasangan capres dan cawapres itu berasal, tapi yang lebih penting adalah mampukah para calon pemimpin nasional tersebut membawa perubahan bangsa kearah lebih baik, membawa kesejahteraan menuju bangsa yang mandiri dan bermartabat. Inilah kiranya esensi dari pesta demokrasi yang kita laksanakan.
Momentum pergantian kepemimpinan nasional, rakyat harus cerdik dan cerdas dalam memilih, tidak termakan dan terjebak oleh jeratan janji-janji yang jauh dari realitas dan kejujuran. Kita harus cermat memilih pemimpin nasional yang mempunyai integritas, komitmen, idealisme, visi dan misi yang berkelanjutan, jauh dari kepentingan, baik pribadi atau kelompok. Sehingga dengan begitu diharapkan pemerintahan yang terbentuk nanti sesuai dengan cita-cita dan harapan bersama, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.