TRAGEDI ZAKAT MAUT DAN WAJAH KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh : Endin Saefudin

Tanggal 15 september kemarin, kita semua dikegetkan dengan tragedi pembagian zakat di Pasuruan yang menelan korban 21 orang meninggal dunia dan belasan orang lainnya di rawat di Rumah Sakit. Sungguh menjadi hal yang sangat disesalkan oleh semua kalangan dengan kejadian tersebut. Sang Muzakki (pemberi zakat) mungkin niatnya baik guna menjalankan perintah agama. H. Saiqon adalah muzakki yang membagikan zakat didaerahnya sejak tahun 80-an, tidak akan pernah bermimpi dan menduga bahwa niat baik tersebut akan berakhir dengan musibah.
Zakat memang menjadi kewajiban orang Islam bagi yang mampu, untuk membersihkan hati juga hartanya. Perintah zakat dan sholat menjadi sendi pokok dalam ajaran Islam, Allah berfirman dalam al Qur’an yang berbunyi “Dan dirikanlah sholat dan tunakanlah zakat, dan apa-apa yang kalian usahakan untuk kebaikan kalian, tentu kalian akan mendapat pahalanya dari sisi Allah. Sesungguhnya allah maha melihat kepada setiap amal perbuatan kalian” (QS 2:110). Dari kedua perintah ini ada esensi penting didalamnya yaitu bagaimana berhubungan baik dengan Allah dan sesama (manusia)
Kejadian Pasuruan memang membuat kaget semua kalangan, pemerintah, masyarakat, cendikiawan dan lain-lain, semua angkat bicara dalam tragedi pembagian zakat tersebut. Contoh seperti yang diliput oleh media eletronik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik Departemen Agama yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik, dan tidak menjalankan aturan-aturan tertentu yang sudah ada.
Dari kejadian ini, penulis berasumsi bahwa masih lemahnya sistem dan manejemen dinegeri ini untuk menangani soal zakat, diantaranya adalah soal penyaluran. Sebab ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan pembagian sendiri, entah apa motif dan tujuannya. Irfan Abubakar, intelektual muda Islam, menyatakan, tradisi pembagian secara langsung tidak dilarang, tapi juga tidak dianjurkan. Namun beliau menambahkan juga, bahwa pembagian zakat secara langsung jelas tidak mendidik, tapi justru menjadikan ketergantungan bagi masyarakat. Hilangnya kesetaran sosial tapi lebih menonjolkan perbedaan. Maka dalam tragedi pasuruan menjadi hal wajar, sebab masyarakat ramai-ramai mendatangi hingga akhirnya jumlahnya semakin besar.
Guna mencegah kejadian Pasuruan terulang lagi, badan zakat yang dikelola pemerintah dan swasta harus lebih dibenahi, dan mau menerima masukan dan kritikan dari semua kalangan. Bagaimana tidak, 19,3 triliyun dana zakat dan infak hanya 10 persen yang diserap oleh lembaga amil zakat, dan dalam penyalurannya 90 persen dilakukan secara langsung. Ini berarti seolah-olah hilang kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang menanganinya.
Inilah yang harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terutama Departemen Agama melalui lembaga amil zakatnya, melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan mendasar baik dalam optimalisasi pembayaran zakat maupun dalam penyaluran. Banyak hal yang bisa dilakukan, contoh melibatkan LSM di daerah masing-masing, akademisi, masyarakat dan sebagainya. Dan yang menjadi terpenting adalah meyakinkan masyarakat untuk lebih percaya, dengan melakukan kinerja yang profesional. Sehingga pembagian zakat betul-betul tepat sasaran dan menjadi produktif, demi kesejahteraan masyarakat umum yang memang berhak.
Wajah Kemiskinan
Dari tragedi pembagian zakat pasuruan, penulis melihat ternyata di negeri yang kaya dengan sumber daya alamnya ini, dengan tanah yang subur dan laut yang luas, rakyat dan Indonesia sebagai bangsa masih juga tergolong Negara yang miskin. Coba kita saksikan dalam setiap pembagian sodakoh, bantuan termasuk BLT dan sejenisnya pasti masyarakat berbondong-bondong mendatanginya. kadang harus berjuang, kesakitan karena terinjak-injak dan sebagainya, sampai dari kejadian pasuruan harus juga mengorbankan nyawanya.
berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang. Dan masih menurut data BPS angka kemiskinan tahun 2007 adalah 16,5 persen. (sctv, 2007). Namun data-data kemiskinan di Indonesia selalu tumpang tindih dan tidak pernah akurat. Contoh para ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit diantaranya Dradjad Wibowo, Iman Sugema dan lain-lain mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) tidak melaporkan sekitar 12,8 juta keluarga miskin dan sangat miskin, yaitu setara 51,2 juta penduduk atau sekitar 23 persen dari total jumlah 220 juta penduduk yang tidak dilaporkan.
Kita tidak perlu membahas itu semua, yang jelas dengan realitas ril saat ini bahwa angka- angka tersebut mengindikasikan program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil dilakukan pemerintah. Sebab dirasakan saat ini pemerintah hanya melakukan program sementara dan lebih fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin, contoh BLT, beras rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan, karena sifat bantuan tidakklah untuk pemberdayaan dan tidak produktif, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Teori ekonomi mengatakan, bahwa untak memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusian, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. (Ragnar Nurkse,1953). Berpijak pada teori ini dalam mengurangi kemiskinan, alangkah lebih bijak seandainya pemerintah memberikan pendidikan layak kepada kaum miskin, atau pelatihan-pelatihan dan sebagainya, yang sifatnya lebih mendidik. Sebab mereka miskin bukan karena malas bekerja, tapi lebih kepada rendahnya sumber daya dan lemahnya ekonomi serta akses yang ada. Dan untuk mendapatkan pengetahuan mereka tidak mampu untuk membayarnya.
Di samping itu, pemerintah juga harus lebih bijaksana lagi dalam setiap mengeluarkan kebijakan politik ataupun ekonominya. sebab salah sedikit saja kebijakan yang dikeluarkan, maka akan berakibat parah pada kehidupan masyarakat (kaum miskin). Salah satu contoh, walupun ini menjadi masalah antara pro dan kontra, tapi yang jelas sangat berpengaruh dengan perubahan sosial dimasyarakat. Pemerintah menaikan harga BBM dan dilaihkan ke elpiji, tapi berapa lama kemudian elpiji pun naik. Seakan rakyat kecil hanya dijadikan korban atau tumbal.
Dengan kejadian pembagian zakat pasuruan, semoga dijadikan renungan, Tuhan sedang mengetuk hati nurani bangsa ini, untuk lebih bersikap arif dan bijaksana, demi terciptanya bangsa yang adil dan makmur. Bapak intelektual Indonesia H. Agus Salim (1929) mengatakan, salah satu keprluan nasional saat ini adalah si pekerja mendapatkan kehidupan yang layak dan berpadanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebab tragedi pasuruan bukan saja memperlihatkan wajah kemiskinan di negeri ini, tapi juga adanya hal yang dilupakan yaitu nilai kesetaraan sosial sebagai manusia.
Maka dengan demikian, kepada pemerintah, para elit, dan orang-orang kaya, jadikan tragedi pembagian zakat pasuruan sebagai pelajaran dan teguran kepada kita semua, masih ada cara-cara lain yang lebih mendidik tentunya. Bukan saatnya saling tuding menuding dan menyalahkan satu sama lain, tapi yang terpenting adalah pembenahan mendasar demi kesejahteraan dan keamanaan bersama, membangun Indonesia sebagai bangsa menjadi lebih baik.